Partai Buruh Nyatakan Dukungan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Buruh secara resmi menyatakan dukungan terhadap pemerintahan terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam konferensi pers nasional yang digelar di Jakarta pada akhir Mei 2025. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, di hadapan ratusan kader dan simpatisan partai.

Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam peta politik nasional, mengingat sebelumnya dikenal sebagai salah satu kekuatan politik yang cukup vokal dalam mengkritik kebijakan pemerintah, terutama terkait isu ketenagakerjaan dan perlindungan buruh. Dalam keterangannya, Said Iqbal menjelaskan bahwa dukungan ini bukan tanpa syarat. Partai Buruh menyerahkan enam tuntutan utama yang mereka nilai penting untuk diperjuangkan selama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Adapun enam tuntutan tersebut antara lain penghapusan UU Cipta Kerja, revisi total sistem outsourcing dan kontrak kerja, kenaikan upah minimum tahunan berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), jaminan sosial yang menyeluruh untuk buruh informal, reforma agraria untuk petani kecil, serta sistem pendidikan dan kesehatan yang gratis dan berkualitas.

Pernyataan dukungan ini diterima dengan respons beragam dari publik dan pengamat politik. Sebagian menilai ini sebagai langkah pragmatis untuk masuk dalam sistem dan memengaruhi kebijakan dari dalam, sementara sebagian lainnya mengkritik sebagai bentuk inkonsistensi sikap partai terhadap perjuangan buruh.

Namun Said Iqbal menekankan bahwa dukungan Partai Buruh bersifat “kritis dan konstruktif.” Artinya, jika dalam masa pemerintahan nanti Prabowo-Gibran tidak menunjukkan komitmen terhadap kepentingan rakyat pekerja, maka mereka akan siap menarik dukungannya dan kembali berada di barisan oposisi.

Partai Buruh dengan deklarasi ini juga memperlihatkan bahwa Partai Buruh kini semakin matang dalam melakukan manuver politik, tidak lagi hanya bergerak melalui aksi massa, melainkan juga lewat jalur-jalur institusional yang sah dan terukur. Dukungan ini diprediksi dapat memperkuat posisi pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi pascapemilu.

Respons Pemerintah: Akomodasi Dan Dialog Terbuka

Respons Pemerintah: Akomodasi Dan Dialog Terbuka, pihak pemerintah melalui juru bicara tim transisi Prabowo-Gibran menyambut baik dan membuka ruang dialog lebih lanjut. Dalam pernyataan tertulisnya, tim transisi menyatakan bahwa Prabowo menghargai semua dukungan dari elemen masyarakat, termasuk dari organisasi buruh yang memiliki rekam jejak perjuangan panjang.

Disebutkan bahwa beberapa poin yang diajukan mereka sudah masuk dalam prioritas program kerja Prabowo-Gibran, antara lain reformasi sistem ketenagakerjaan, peningkatan jaminan sosial, serta fokus pada pembangunan manusia. Pemerintah juga membuka kemungkinan membentuk satuan kerja khusus atau forum dialog nasional buruh sebagai wadah konsultasi kebijakan yang melibatkan perwakilan Partai Buruh.

Gibran Rakabuming Raka, yang juga dikenal memiliki pendekatan terbuka terhadap komunitas pekerja, menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan usulan ini dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030.

Langkah ini disambut positif oleh sejumlah tokoh buruh dan akademisi. Dr. Indah Rosita, pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia, mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah dan mereka bisa menjadi model baru hubungan industrial yang lebih dialogis di Indonesia.

Namun, tantangan terbesar adalah implementasi. Sejumlah kebijakan yang diusulkan Partai Buruh, seperti pembatalan UU Cipta Kerja, bisa menjadi benturan besar dalam sistem hukum dan ekonomi yang saat ini berlaku. Oleh karena itu, pendekatan kompromi dan proses legislasi yang kuat akan sangat diperlukan.

Selain itu, mereka juga diminta untuk aktif mengawal pelaksanaan program-program yang mereka usulkan. Hal ini agar tidak berhenti hanya pada tataran deklarasi politik, tetapi benar-benar menyentuh kehidupan kaum pekerja di lapangan. Pemerintah pun mengingatkan bahwa semua pihak harus siap untuk melakukan kompromi demi kemajuan bersama.

Tantangan Internal Dan Eksternal Partai Buruh

Tantangan Internal Dan Eksternal Partai Buruh, Partai Buruh menghadapi tantangan berat, baik dari dalam partai maupun dari komunitas buruh itu sendiri. Banyak aktivis akar rumput menyuarakan kekhawatiran atas keputusan ini, menyebutnya sebagai “pengkhianatan terhadap perjuangan kelas.”

Beberapa organisasi buruh independen bahkan menyatakan mundur dari aliansi gerakan yang sebelumnya satu suara dengan Partai Buruh. Mereka menilai pendekatan politik transaksional ini bisa merusak kredibilitas gerakan buruh yang selama ini konsisten memperjuangkan hak-hak pekerja secara independen dari kekuasaan.

Di internal partai, sejumlah kader muda juga mempertanyakan arah politik baru ini. Diskusi dan debat panjang terjadi di kalangan internal mengenai batas antara kompromi strategis dan kompromi ideologis. Namun Said Iqbal dalam pernyataan terbarunya memastikan bahwa seluruh langkah ini telah melalui mekanisme musyawarah nasional partai, dan mayoritas mendukung langkah kooperatif ini.

Partai Buruh juga mengakui bahwa untuk mengawal program-program yang mereka perjuangkan. Mereka perlu duduk di meja kebijakan, bukan hanya berada di jalanan. Ini menjadi bagian dari proses pendewasaan partai, yang kini memiliki ambisi lebih besar. Dalam kontestasi politik nasional, termasuk dalam pemilu legislatif mendatang.

Mereka bahkan membuka kemungkinan untuk membentuk fraksi buruh di parlemen. Lewat kerja sama dengan partai-partai nasionalis lainnya yang memiliki kesamaan visi. Hal ini juga diyakini akan memperbesar daya tawar buruh di DPR dan di kementerian terkait.

Namun ke depan, Partai Buruh akan diuji bukan oleh janji, tetapi oleh aksi nyata mereka. Dalam mendorong kebijakan publik yang berpihak pada pekerja. Rakyat akan menilai bukan dari deklarasi, tetapi dari perubahan konkret yang. Dapat dirasakan oleh buruh pabrik, petani kecil, pengemudi ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya.

Implikasi Politik Nasional: Perubahan Peta Kekuasaan

Implikasi Politik Nasional: Perubahan Peta Kekuasaan bisa memberikan dampak signifikan terhadap konfigurasi politik nasional. Sejauh ini, dukungan terhadap Prabowo-Gibran memang telah mencakup sebagian besar. Partai politik besar, termasuk Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan sebagian PKB. Dengan hadirnya Partai Buruh, kekuatan dukungan menjadi makin beragam.

Meskipun Partai Buruh bukan partai dengan jumlah kursi besar di parlemen, keberadaan mereka. Penting dalam ranah opini publik dan mobilisasi massa. Dukungan mereka berpotensi menambah legitimasi sosial terhadap pemerintahan baru, terutama di kalangan masyarakat pekerja.

Bahkan sejumlah analis menilai, jika Prabowo-Gibran mampu mengakomodasi tuntutan buruh tanpa menimbulkan konflik besar. Di sektor industri dan investasi, maka pemerintahan ini akan punya basis politik yang sangat kuat hingga 2029. Sebaliknya, jika tuntutan-tuntutan buruh diabaikan atau hanya menjadi formalitas, maka risiko konflik sosial tetap terbuka.

Selain itu, langkah ini bisa memberi sinyal bahwa politik Indonesia ke depan. Akan lebih terbuka terhadap kekuatan non-elit yang berasal dari sektor rakyat pekerja. Jika sukses, ini bisa mendorong partisipasi politik dari kelas pekerja secara lebih aktif dan produktif.

Namun, para pengamat juga mengingatkan bahwa politik adalah soal konsistensi. Partai Buruh kini dituntut untuk tetap menjaga independensinya sambil memperjuangkan aspirasi rakyat. Jika terlalu dekat dengan kekuasaan tanpa hasil yang nyata, maka kepercayaan publik bisa memudar dengan cepat.

Dinamika politik ke depan akan menarik untuk dipantau, terutama menjelang pembentukan kabinet baru. Apakah Partai Buruh akan diberikan ruang formal dalam pemerintahan? Atau mereka akan tetap sebagai mitra kritis dari luar kabinet? Jawabannya akan menentukan arah perjuangan buruh Indonesia dalam lima tahun ke depan menurut Partai Buruh.